Tupoksi Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Grobogan

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Fungsi

  1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Penggabungan dan Pembubaran Koperasi
  2. Penyelenggaraan Akuntansi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  3. Penyelenggaraan tata cara penyertaan modal pada koperasi
  4. Penyelenggaraan dan Pengawasan kerjasama antar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta kerjasama dengan Badan Usaha lain.
  5. Penyelenggaraan dan pengawasan standart pelayanan minimal dalam bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang wajib dilaksanakan oleh Daerah
  6. Fasilitasi promosi bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
  7. Memfasilitasi permodalan manajemen kelembagaan, kemitraan dan perniagaan, pemasaran untuk tumbuh dan berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
  8. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidangnya
  9. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  11. Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya
  12. Pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan bagi Koperasi, UMKM
  13. Penyampaian hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati.


Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Mempunyai fungsi :

  1. Menyusun program kerja Dinas berdasarkan visi, misi dan tujuan organisasi sesuai peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Menyusun dan merencanakan kegiatan operasional berdasarkan program kerja Dinas serta hasil evaluasi tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan;
  3. Menyusun perumusan kebijakan teknis tentang pengelolaan koperasi yang merupakan faktor penting dalam mewujudkan perekonomian nasional;
  4. Melaksanakan tugas pemerintah daerah urusan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah sesuai kewenangan;
  5. Melaksanakan pembinaan, bimbingan administrasi dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang meliputi koperasi primer, koperasi sekunder bersama Dekopinda dan Lembaga/organisasi perkoperasian lain serta pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah berupa sentra.
  6. Melaksanakan terobosan usaha dan memfasilitasi kerja sama perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah dengan cara mempromosikan sumberdaya yang ada, potensi daerah dan faktor pendukungnya;
  7. Melaksanakan bimbingan teknis perkoperasian yang meliputi kegiatan legalisasi koperasi, kegiatan organisasi dan tata laksana, kegiatan akuntansi, kegiatan pembiayaan koperasi, kegiatan produksi dan pemasaran, kegiatan pengawasan serta kegiatan peningkatan SDM koperasi;
  8. Melaksanakan pelatihan keterampilan untuk pengelolaan dan pengembangan koperasi;
  9. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis usaha mikro, kecil dan menengah meliputi kegiatan pengembangan kemitraan dan jaringan usaha, kegiatan fasilitasi pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah, kegiatan organisasi dan tata laksana, serta peningkatan SDM usaha mikro, kecil dan menengah;
  10. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dengan Dinas/Instansi terkait dan assosiasi serta lembaga keuangan laimya dalam rangka sinkronisasi program untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  11. Memberikan penilaian kepada bawahan dengan DP3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi bawahan;
  12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan;
  13. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data statistik guna penyusunan rencana program dalam jangka pendek maupun panjang;
  14. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf berdasarkan laporan tugas Bagian/Bidang/Sub Bag/Seksi serta hasil kerja bawahan dan bahan masukan laimya sebagai pengembangan program yang akan datang;
  15. Menyampaikan usul, saran dan pendapat kepada atasan sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
  16. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) sebagai pertanggungjawaban kinerja aparatur sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi;
  17. Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dah fungsinya.
  18. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap pejabat Fungsional di lingkungan Dinas;
  19. Menyusun telaah staf sesuai bidang tugas dan kewenangan Dinas;
  20. Melaksanakan pengawasan dan mengarahkan koperasi menjaga likwiditas keuangan dan perputaran modal agar menjadi koperasi yang sehat menurut ekonomi yang lazim untuk melayani anggota koperasi dan non anggota;
  21. Mengkoordinasikan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup buku Koperasi, program kerja koperasi demi peningkatan kinerja koperasi sesuai kewenangamya;
  22. Melaksanakan pendataan jumlah koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta data jumlah penyertaan modal daerah kepada Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di daerah;
  23. Melaksanakan pembinaan kepegawaian dan mengirimkan staf untuk mengikuti Diklat struktural, teknis fungsional dan Diklat lain di bidang perkoperasian, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
  24. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
  25. Melaksanakan penetapan indikator kinerja kegiatan;
  26. Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan Dinas dan untuk pengembangan teknis perkoperasian, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
  27. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

 
Sekretaris

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan dinas, penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, kepegawaian, pengelolaan keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan dan ketatalaksanaan dinas serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.

Mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan dinas;
  2. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
  3. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat menyurat ;
  4. Pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan;
  5. Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan;
  6. Penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Kepala Sub Bagian Perencanaan

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi pelaksanaan kegiatan, pengembangan perencanaan, inventarisasi dan pengelolaan data bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengembangan koordinasi dengan sektor lain.

 

Kepala Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi; penggajian pegawai, kesejahteraan, pengajuan anggaran pertanggungjawaban keuangan, verifikasi dan penyimpanan arsip keuangan.

 

Kepala Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, surat-menyurat, tata laksana, kepegawaian, sarana prasarana, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga, perjalanan dinas, pengarsipan, untuk menunjang pelaksanaan tugas sekretariat dinas.

 

Kepala Bidang Bina Lembaga Koperasi

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan lembaga organisasi koperasi yang meliputi ketatalaksanaan koperasi, legalisasi koperasi, akuntansi koperasi serta penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan perkoperasian.

 

Mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan program, rencana kerja dan kegiatan serta rencana anggaran bidang bina lembaga koperasi;
  2. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang bina lembaga koperasi;
  3. Pelaksanaan fasilitasi penumbuhan, pembentukan dan pemasyarakatan koperasi, pengumuman akte pendirian pada lembaran negara.
  4. Pelaksanaan pengoordinasian di bidang bina lembaga koperasi dalam penyusunan rencana program pembangunan, pembinaan dan pengembangan perkoperasian;
  5. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dalam penumbuhan iklim usaha kondusif meliputi pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan dan perlindungan;
  6. Pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan dan kebijakan pemerintah bidang perkoperasian;
  7. Pelaksanaan bimbingan, pembinaan di bidang organisasi dan tata laksana koperasi, penyuluhan dan diklat perkoperasian;
  8. Pelaksanaan pengesahan badan hukum koperasi berupa permintaan pengesahan akte pendirian dan perubahan anggaran dasar, penggabungan, pembagian, peleburan dan pembubaran koperasi;
  9. Pelaksanaan fasilitasi bidang organisasi dan tata laksana penyuluhan dan diklat perkoperasian;
  10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang bina lembaga koperasi; dan
  11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Kepala Seksi Kelembagaan Koperasi

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis, pembinaan yang meliputi kegiatan organisasi manajemen keanggotaan, kepengurusan, sistem akuntansi koperasi, dan penilaian koperasi berprestasi.

 

Kepala Seksi Peningkatan Sumberdaya Manusia

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan sumberdaya manusia yang meliputi kegiatan penyuluhan dan diklat perkoperasian.

 

Kepala Seksi Tata Laksana dan Hukum

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan antar lain ketatalaksanaan koperasi, legalisasi koperasi dan perundang-undangan koperasi.

 

Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pembinaan usaha koperasi, yang meliputi bimbingan teknis dan pengembangan usaha koperasi pertanian, non pertanian dan kegiatan simpan pinjam.

 

Mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan penetapan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemupukan kebutuhan dana, persaingan, prasarana, reformasi, kemitraan, perijinan dan perlindungan;
  2. Pembinaan dan pengembangan koperasi meliputi produksi, pemasaran, sdm dan teknologi;
  3. Pelaksanaan fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi koperasi meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, perjanjian dari dana penyisihan sebagai laba bumn, hibah dan jenis pembiayaan lain;
  4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberdayaan usaha koperasi; dan
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Kepala Seksi Usaha Pertanian

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan bahan pembinaan usaha koperasi meliputi usaha pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, hortikultura, pangan, pupuk, sarana produksi dan sarana paska panen.

 

Kepala Seksi Usaha Non Pertanian

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, bahan pembinaan dan pembimbingan usaha koperasi non pertanian meliputi kegiatan permodalan, sarana dan prasarana jaringan distribusi, kemitraan dan kegiatan dalam bentuk usaha wartel, angkutan, kelistrikan, mebelair, pande besi, cleaning service, leasing/sewa-menyewa/rental, catering, waserda, pertambangan skala kecil dan kegiatan jasa lainnya.

 

Kepala Seksi Usaha Simpan Pinjam

Mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, bahan pembinaan dan bimbingan terhadap kegiatan usaha simpan pinjam, baik pola konvensional maupun syari’ah berupa ksp/usp (koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam) maupun kjks/ujks (koperasi jasa keuangan syari’ah/unit jasa keuangan syariah).

 

Kepala Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan kepada usaha mikro, kecil dan menengah meliputi pembinaan kelembagaan, fasilitasi pembiayaan, pengembangan kemitraan, pengembangan jaringan usaha dan pengembangan sumberdaya usaha mikro, kecil dan menengah.

 

Mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan program kerja di bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
  2. Perumusan kebijakan teknis di bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
  3. Pembinaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan penerapan teknologi;
  4. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan diversifikasi usaha mikro, kecil dan menengah;
  5. Pelaksanaan bimbingan, konsultasi, kemudahan dan perlindungan usaha mikro,kecil dan menengah;
  6. Pelaksanaan fasilitasi pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah dalam rangka perkuatan permodalan;
  7. Pengembangan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah serta pelaku ekonomi lain;
  8. Pengembangan jaringan usaha dan pemasaran barang dan jasa usaha mikro, kecil dan menengah;
  9. Pengembangan sdm usaha mikro, kecil dan menengah;
  10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
  11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sebagai dengan bidang tugasnya.

 

Kepala Seksi Pembinaan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan yang meliputi produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm serta teknologi tepat guna usaha mikro, kecil dan menengah.

 

Kepala Seksi Penumbuhan Iklim Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis penumbuhan iklim usaha yang meliputi persaingan, prasarana, informasi, kemitraan dan perlindungan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah.

 

Kepala Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis fasilitasi pembiayaan dan penjaminan yang meliputi pembiayaan dari berbagai sumber pembiayaan, perijinan dan penjaminan usaha mikro, kecil dan menengah.

 

Kepala Bidang Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pemeriksaan, penilaian, monitoring dan evaluasi langsung maupun melalui laporan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

 

Mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan program kerja, pengawasan dan pengendalian bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
  2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan terhadap seluruh atau sebagian kegiatan keuangan pada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang dibiayai oleh atau disubsidi dari anggaran pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah ;
  3. Pemeriksaan yang terkait dengan pernyataan akuntan, penilaian kesehatan, pemeringkatan ataupun penilaian koperasi berprestasi;
  4. Melaksanakan pemantauan dengan melakukan koordinasi teknis mengenai pelaksanaan rencana pengawasan dengan mengadakan analisa atas hasil pengawasan seluruh aparat pengawasan; dan
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Kepala Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pertanian

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah pertanian meliputi kegiatan usaha pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, hortikultura, pangan, pupuk, sarana produksi dan paska panen.

 

Kepala Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Non Pertanian

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah non pertanian meliputi kegiatan permodalan, sarana prasarana jaringan distribusi, kemitraan, koperasi sekunder dan primer lainnya, pertambangan skala kecil, industri kerajinan rakyat, dan kegiatan usaha dalam bentuk waserda, wartel, angkutan, mebelair, pandai besi, cleaning service dan leasing dan kegiatan jasa lainnya.

 

Kepala Seksi Pengawasan Kegiatan Simpan Pinjam

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan kegiatan simpan pinjam koperasi meliputi kegiatan usaha simpan pinjam konvensional dan syariah.

 

Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang jabatan fungsional.

 

Add comment


Security code
Refresh